KOTA TANGSEL, pressXPos.com – Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie memberikan klarifikasi resmi terkait sorotan publik atas Laporan Realisasi Anggaran APBD 2024. Isu ini mencuat setelah laporan tersebut sempat viral usai dikritik mantan aktris cilik, Leony.
Menurut Benyamin, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 telah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sejak Januari hingga Mei 2025. Dokumen setebal 520 halaman tersebut sudah diunggah ke laman resmi Pemkot Tangsel sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
“LKPD memang tidak merinci sampai level sub-kegiatan. Jika ditampilkan penuh, dokumennya bisa dua sampai tiga kali lipat lebih tebal,” jelas Benyamin saat konferensi pers di rumah dinasnya, Selasa (23/9/2025).
Menjawab isu belanja makan minum rapat senilai Rp66 miliar, Benyamin menegaskan anggaran itu tersebar di 37 perangkat daerah. Termasuk di dalamnya sekolah negeri, puskesmas, hingga rumah sakit daerah. Menurutnya, dana konsumsi di RSUD juga mencakup kebutuhan pasien.
“Di dinas lain, anggaran tersebut dipakai saat sosialisasi kesehatan, musrenbang, pembinaan guru, hingga Olimpiade Siswa Nasional. Uang itu juga berputar di masyarakat karena melibatkan UMKM lokal,” paparnya.
Benyamin juga menanggapi sorotan belanja cenderamata senilai Rp23,2 miliar. Ia menjelaskan dana itu tersebar di 34 perangkat daerah untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat. Contohnya, pada pelatihan menjahit di Disnaker, peserta menerima kain dan mesin jahit, serta pelatihan barista di Disperindag.
Selain itu, ia meluruskan perbandingan antara anggaran perjalanan dinas Rp117 miliar dan pemeliharaan jaringan listrik Rp731 juta. Menurutnya, anggaran listrik hanya mencakup kebutuhan kantor Pemkot, sementara perjalanan dinas mencakup kegiatan seluruh perangkat daerah dan kecamatan.
“Jadi bukan hanya untuk satu unit kerja,” tegas Benyamin. Ia menambahkan apresiasi kepada masyarakat yang peduli mengawasi anggaran, namun menekankan pentingnya melihat data secara utuh. “Kami berterima kasih kepada masyarakat yang peduli. Tapi perlu dipahami konteksnya agar informasi yang beredar benar, utuh, dan proporsional,” pungkasnya.
