Polemik Tower BTS Dasana Indah, Warga Minta Pemerintah Tegas dan Transparan

TANGERANG | pressXPos.com – Polemik pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) di Perumahan Dasana Indah, RT 04 RW 19, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang kembali mengemuka. Warga mempertanyakan transparansi proses perizinan serta legalitas pembangunan menara komersial di atas rumah warga, Senin (01/12/2025). Isu ini mencuat setelah sejumlah warga mengaku tidak mengetahui kapan sosialisasi dilakukan maupun dokumen izin yang disebut-sebut telah dipenuhi pihak pengembang.

Ketua RT 04, Suryadi, memberikan tanggapan berbeda. Ia menegaskan bahwa provider telah melaksanakan sosialisasi kepada warga sekitar radius terdampak sebelum pembangunan dimulai. Menurutnya, tanda tangan persetujuan warga juga telah dikumpulkan tanpa adanya paksaan. Pernyataan ini disampaikan langsung kepada awak media untuk merespons keluhan warga yang merasa tidak dilibatkan.

Suryadi juga mengungkapkan bahwa dirinya dipanggil Polsek Kelapa Dua untuk memberikan klarifikasi terkait laporan penolakan warga. Ia menjelaskan seluruh proses yang ia ketahui kepada pihak kepolisian, termasuk fakta bahwa tower tersebut dibangun di rumahnya sendiri. Ia menegaskan kembali bahwa langkah administratif awal dari pihak provider menurutnya sudah ditempuh.

Namun, penjelasan tersebut belum meredakan keresahan warga. Sebagian masyarakat tetap mendesak pemerintah—mulai dari kelurahan hingga DPMPTSP Kabupaten Tangerang—untuk memverifikasi seluruh dokumen dan tahapan perizinan. Mereka menilai informasi mengenai persetujuan lingkungan serta sosialisasi tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada seluruh pihak terdampak.

Untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran, warga mengingatkan bahwa pembangunan tower BTS wajib mengikuti regulasi nasional maupun daerah, termasuk UU 28/2002, PP 16/2021, PP 46/2021, hingga Permen Kominfo 2/2023. Selain itu, dalam sistem OSS-RBA, menara BTS tergolong kegiatan berisiko menengah–tinggi yang memerlukan PBG, izin lingkungan, rekomendasi Kominfo, hingga Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum beroperasi. Aturan daerah seperti Perda 8/2018 dan Perda 10/2011 juga mengatur ketat bangunan khusus beserta aspek retribusinya.

Warga juga menilai pemerintah harus memberi keteladanan dalam penegakan hukum, terutama pada pembangunan komersial yang berpotensi memberikan pemasukan retribusi bagi daerah. Mereka menegaskan tidak boleh ada pembangunan yang berjalan sebelum seluruh izin diterbitkan dan dibuka secara transparan kepada publik. Retribusi daerah dari menara telekomunikasi pun harus dipastikan masuk secara benar ke kas pemerintah.

Polemik yang terus berlanjut ini menjadi perhatian publik dan diharapkan segera ditanggapi pemerintah dengan penjelasan berbasis dokumen resmi. Di tengah meningkatnya kebutuhan jaringan telekomunikasi, masyarakat meminta agar pembangunan tower dilakukan secara legal, aman, dan sesuai ketentuan, demi menjaga ketertiban dan keselamatan warga sekitar. (***)