Perkuat Penanganan Bencana di Sumatera dan Aceh, Kabaharkam Polri Usulkan Aktivasi Kogasgabpad

Jakarta, — Kabaharkam Polri, Komisaris Jenderal Polisi Karyoto, mengusulkan pengaktifan Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) untuk memperkuat penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh. Langkah strategis ini bertujuan agar penanganan bencana berskala luas dapat berjalan dalam satu sistem komando yang terpadu, cepat, dan terukur.

Dalam sambutannya, Komjen Pol. Karyoto mengapresiasi seluruh unsur yang telah bekerja maksimal di lapangan sejak awal kejadian, mulai dari relawan, pemerintah daerah, petugas kebencanaan, masyarakat, hingga personel TNI dan Polri. Namun, ia menilai eskalasi dampak dan luasnya cakupan wilayah menuntut mekanisme kerja lintas instansi yang lebih terintegrasi dan masif.

“Dalam kondisi bencana yang berdampak luas dan lintas wilayah, negara perlu memastikan seluruh sumber daya yang ada bergerak dalam satu sistem komando yang jelas dan saling mendukung,” ujar Komjen Pol. Karyoto. Senin (16/12/2025).

Menurutnya, pengaktifan Kogasgabpad bukanlah konsep baru. Mekanisme ini telah terbukti efektif dalam penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2018, bencana gempa dan tsunami di Palu, Sigi, serta Donggala, hingga penanganan krisis kesehatan COVID-19.

“Pengalaman menunjukkan bahwa komando gabungan terpadu mampu mempercepat pembukaan akses, memudahkan mobilisasi logistik, memperjelas pembagian tugas, serta menghindari tumpang tindih kewenangan di lapangan,” jelasnya.

Komjen Pol. Karyoto menegaskan bahwa Kogasgabpad tidak akan menggantikan peran kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, melainkan menyatukan kekuatan negara dalam satu kerangka operasi. Dalam skema ini, TNI difokuskan pada aspek mobilisasi, logistik, dan operasi di medan sulit, sementara Polri berfokus pada pemulihan situasi, pengamanan wilayah terdampak, serta menjaga stabilitas sosial masyarakat.

“Yang utama adalah keselamatan rakyat. Komando terpadu memastikan tidak ada wilayah yang terlewat, bantuan tidak tersendat, dan tidak ada kebingungan di tingkat pelaksana,” tambahnya.

Usulan pengaktifan Kogasgabpad ini akan disampaikan secara resmi kepada Menkopolkam serta kementerian terkait. Melalui pendekatan ini, penanganan bencana di Sumatera dan Aceh diharapkan berlangsung lebih efektif sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. (Wenny/GR)