Polri di Bawah Presiden: Strategi Pemuda Muhammadiyah Menjaga Profesionalisme

Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta menilai koordinasi Polri dengan Presiden penting untuk independensi dan efektivitas kepolisian.

 

Jakarta, 25 Januari 2025 – Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta menegaskan bahwa Polri yang berada di bawah koordinasi Presiden memiliki peran strategis dalam menjaga profesionalisme kepolisian. Ketua Zulfahmi menyatakan, “Mandat konstitusi menempatkan Polri di bawah Presiden untuk memastikan akuntabilitas dan independensi.”

 

Menurut Zulfahmi, koordinasi langsung antara Presiden dan Polri bukan sekadar formalitas. Posisi ini menjadi instrumen strategis agar Polri tetap bebas dari pengaruh politik praktis, profesional, dan berpihak sepenuhnya kepada rakyat. “Profesionalisme Polri harus dijaga tanpa kompromi, agar penegakan hukum berjalan adil dan efektif,” tambahnya.

Pemuda Muhammadiyah mendorong Presiden untuk terus memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan Polri. Tujuannya adalah menciptakan kepolisian modern yang berintegritas tinggi, menjunjung hak asasi manusia, dan sejalan dengan cita-cita Indonesia yang adil dan berkemajuan.

 

Organisasi ini juga menekankan dukungan nyata di lapangan. Di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Pemuda Muhammadiyah aktif bekerja sama dengan Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kegiatan ini dianggap bagian dari ikhtiar kebangsaan dan semangat dakwah amar ma’ruf nahi munkar.

Zulfahmi menegaskan bahwa koordinasi Polri dengan Presiden juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. “Profesionalisme yang terjaga membuat masyarakat merasa aman dan yakin bahwa aparat benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujarnya.

 

Lebih jauh, Pemuda Muhammadiyah menyoroti perlunya penguatan pengawasan berkelanjutan. Dengan pembinaan yang konsisten, Polri dapat menghadapi tantangan modern, mulai dari kriminalitas berbasis teknologi hingga penegakan hukum yang sensitif terhadap hak asasi manusia.

 

Dukungan Pemuda Muhammadiyah bukan politisasi, melainkan tanggung jawab kebangsaan. Kegiatan nyata mereka meliputi edukasi hukum publik, pengawasan sosial, dan pendampingan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan.

Sinergi yang baik antara Presiden, Polri, dan masyarakat sipil diyakini menjadi fondasi stabilitas nasional. Dengan koordinasi yang jelas, profesionalisme Polri akan tetap terjaga dan menjadi instrumen nyata dalam menjaga keamanan serta ke

pentingan rakyat.