Perkuat Kepastian Hukum, Kejari Tangsel dan BPN Sinergi Tangani Kasus Pertanahan

pressXPos.com, TANGERANG SELATAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan mempererat kolaborasi strategis dengan Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tangerang Selatan guna menuntaskan berbagai persoalan agraria di wilayah tersebut. Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir sengketa lahan yang kerap merugikan masyarakat.

Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Apreza Darul Putra, menerima langsung kunjungan silaturahmi Kepala BPN Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi, di Kantor Kejari Tangsel, Rabu (8/4/2026). Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut menjadi momentum penguatan koordinasi lintas instansi.

Fokus Pada Penegakan Hukum Agraria

Apreza Darul Putra menegaskan bahwa penanganan persoalan pertanahan yang kompleks memerlukan keterlibatan aktif berbagai pihak. Menurutnya, komunikasi yang intens antara jaksa dan petugas pertanahan akan mempercepat penyelesaian sengketa secara efektif.

“Kami memandang kolaborasi ini sebagai kunci utama. Dengan komunikasi yang lebih baik, kami yakin penanganan kasus pertanahan di Tangerang Selatan akan berjalan lebih profesional dan transparan,” ujar Apreza.

Ia juga menambahkan bahwa Kejari siap memberikan pendampingan hukum guna memastikan seluruh administrasi pertanahan di Tangsel sejalan dengan koridor hukum yang berlaku.

Komitmen Pelayanan Publik

Senada dengan hal tersebut, Kepala BPN Kota Tangerang Selatan, Seto Apriyadi, menyatakan komitmennya untuk terus menggandeng aparat penegak hukum. Langkah ini diambil demi memberikan perlindungan maksimal bagi hak-hak atas tanah masyarakat.

“BPN berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, khususnya dalam hal administrasi dan resolusi konflik lahan. Sinergi dengan Kejari ini sangat penting untuk mendukung tata kelola pertanahan yang berkeadilan,” tegas Seto.

Melalui pertemuan ini, kedua lembaga sepakat untuk meningkatkan frekuensi koordinasi lapangan maupun administratif. Langkah preventif akan menjadi prioritas guna mencegah munculnya mafia tanah serta tumpang tindih kepemilikan lahan yang sering memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

Diharapkan, kerja sama yang solid ini mampu mewujudkan iklim investasi dan hunian yang aman di Kota Tangerang Selatan melalui sistem agraria yang bersih dan akuntabel. (GR)