Pemkot Tangsel Saring Ketat Usulan Belanja Aset, OPD Diminta Ajukan Sesuai Kebutuhan

Tangsel — Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai memperketat pengajuan kebutuhan barang milik daerah dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan belanja aset daerah tidak sekadar berdasarkan usulan, tetapi benar-benar sesuai kebutuhan dan prioritas pelayanan publik.

Pengetatan dilakukan melalui asistensi penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan pengadaan barang sebelum kebutuhan anggaran ditetapkan.

Dalam prosesnya, setiap usulan OPD akan disesuaikan dengan standar barang, standar kebutuhan, serta standar harga. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah daerah berupaya mencegah munculnya pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan riil organisasi.

Kasubdit Barang Milik Daerah Direktorat BUMD, BLUD dan BMD Wilayah I Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Wasja, menegaskan perencanaan harus menjadi pijakan utama dalam pengadaan aset pemerintah.

“Yang menjadi acuan itu standar barang, standar kebutuhan, dan standar satuan harga. Bukan standar keinginan. Kalau kebutuhan lima, jangan meminta tujuh atau delapan tanpa alasan yang jelas,” tegasnya, dikutip Kamis (10/09/26).

Ia menjelaskan, RKBMD tidak hanya mengatur pengadaan barang, tetapi juga mencakup pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan, hingga pemindahtanganan aset.

Karena itu, penyusunan kebutuhan barang harus dilakukan secara matang sebelum masuk ke tahapan penganggaran. Menurutnya, masih terdapat pemerintah daerah yang mengajukan anggaran tanpa didahului perencanaan kebutuhan barang secara memadai.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Tangsel, Hadi Widodo, mengatakan asistensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot memperbaiki tata kelola aset daerah.

“Kami ingin memastikan setiap usulan kebutuhan barang benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil perangkat daerah, bukan sekadar keinginan. Dengan perencanaan yang baik, pengelolaan aset akan semakin tertib, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pelayanan publik,” ujar Hadi.

Dengan penyaringan tersebut, Pemkot Tangsel berharap belanja aset dapat lebih terukur serta selaras dengan arah pembangunan daerah dan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Selain menekan potensi belanja yang tidak diperlukan, mekanisme RKBMD juga diharapkan membuat pengelolaan barang milik daerah semakin tertib sejak tahap perencanaan hingga pemanfaatannya.

Senada dengannya, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kota Tangsel, Sugeng Rahadi mengatakan, asistensi tersebut bertujuan menyinkronkan perencanaan kebutuhan barang dengan perencanaan anggaran daerah tahun 2027.

“RKBMD mulai disusun pada Mei hingga Juni dan berjalan bersamaan dengan proses penyusunan anggaran. Belanja modal dalam APBD harus didasarkan pada rencana kebutuhan barang yang sudah ditelaah dan ditetapkan,” terang Sugeng.

Menurutnya, keselarasan antara kebutuhan barang dan kemampuan anggaran menjadi kunci agar proses pengelolaan aset daerah berjalan lebih tertib dan akuntabel.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana memberikan pemahaman yang sama terkait implementasi sistem terbaru pengelolaan aset daerah. Sebelumnya, Pemkot Tangsel menggunakan aplikasi SIAP BMD, namun kini beralih ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah (SIPD BMD) yang akan terintegrasi dengan SIPD RI dan diterapkan secara nasional.

“Pesertanya masih internal, terdiri dari BKAD, bidang aset, bidang anggaran, serta Bappedalitbangda. Fokusnya menyamakan persepsi agar sinkronisasi perencanaan anggaran dan kebutuhan barang bisa berjalan optimal,” pungkasnya.

Dengan penyusunan RKBMD yang lebih terukur, Pemkot Tangsel berharap belanja daerah dapat lebih tepat guna, menghindari pemborosan, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset yang sudah dimiliki pemerintah. (ADV)