Hak Jawab Syarief Hidayat Terkait Pemberitaan “Diduga Catut Nama GWI”

pressXPos com, TANGERANG SELATAN – Hak Jawab Syarief Hidayat Terkait Pemberitaan “Diduga Catut Nama GWI”. Saya, Syarief Hidayat, menyampaikan hak jawab atas pemberitaan yang beredar terkait dugaan pencatutan nama Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) dan rencana laporan polisi terhadap saya. Pemberitaan tersebut tidak berimbang dan merugikan nama baik saya sebagai wartawan.

Sehubungan dengan itu, saya sampaikan klarifikasi sebagai berikut:

1. Pemberian Dinas Adalah Pemberian Pribadi, Bukan Proposal Organisasi
Pemberian uang sebesar Rp1.000.000 dari Dinas Cipta Karya Kota Tangerang Selatan adalah pemberian pribadi kepada saya, Syarief Hidayat, sebagai bentuk dukungan / tali asih secara personal. Dana tersebut bukan berasal dari proposal resmi atas nama DPP GWI, bukan proposal organisasi, dan tidak mengatasnamakan lembaga untuk kepentingan lembaga.

Saya tidak pernah mengaku-ngaku membuat proposal palsu atas nama GWI.

2. Saya Masih Merasa Bagian Dari GWI Karena Belum Ada SK Pemecatan
Sampai hari ini, saya belum pernah menerima Surat Keputusan (SK) pemberhentian resmi dari GWI, baik yang ditandatangani pengurus yang sah maupun yang disampaikan secara patut kepada saya.

Bagaimana mungkin saya dinyatakan sudah diberhentikan, sementara tidak ada SK pemecatan yang pernah saya terima? Selama tidak ada SK yang sah, saya secara moral dan organisasi masih merasa menjadi bagian dari GWI, dan saya masih memegang Kartu PERS GWI sebagai Kepala Biro yang masih berlaku hingga 18 Agustus 2026.

Pencabutan keanggotaan tidak bisa hanya berdasarkan pernyataan lisan atau klaim sepihak di media.

3. Uang Tersebut Untuk Sewa Mobil Rombongan Wartawan Tangsel Ke Munas
Perlu diluruskan, uang Rp1.000.000 tersebut direncanakan dan akan dipakai untuk membantu biaya sewa mobil rombongan wartawan dari Tangerang Selatan untuk hadir ke acara Musyawarah Nasional (Munas) GWI ke-2 pada tanggal 10 November 2026.

Jadi tidak ada niat untuk memperkaya diri sendiri, apalagi menipu. Dana tersebut untuk kepentingan kebersamaan wartawan, bukan untuk kepentingan pribadi.

4. Status Plt Ketum Belum Ketum Definitif
Saya juga perlu meluruskan soal status kepemimpinan. Saudara Syamsul Bahri saat ini berstatus Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum, bukan Ketua Umum definitif hasil Munas.

Oleh karena itu, pernyataan dan tindakan yang mengatasnamakan Ketua Umum definitif, termasuk klaim pemberhentian anggota dan rencana pelaporan polisi atas nama organisasi, perlu dipertanyakan keabsahan dan kewenangannya sebelum Munas ke-2 yang akan menentukan ketua umum definitif secara sah.

Penutup:
Saya menghormati kebebasan pers dan hak setiap pihak untuk menyampaikan pendapat. Namun kebebasan pers harus dibarengi dengan keberimbangan, verifikasi, dan asas praduga tak bersalah.

Saya meminta media yang telah memuat pemberitaan tersebut untuk memuat hak jawab ini secara proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Saya terbuka untuk dikonfirmasi, diajak mediasi, dan menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah di internal organisasi, bukan dengan penggiringan opini dan ancaman laporan polisi.

Tangerang Selatan, 9 November 2026

Syarief Hidayat
Kepala Biro GWI
[ No. HP / WA: 0823-1885-2450 ]