SMPN 26 Tangsel Baru Dibangun 2027, Ini Tahapan yang Harus Dilalui

pressXPos.com, TANGERANG SELATAN – Pembangunan SMP Negeri (SMPN) 26 di Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), belum akan dimulai tahun ini. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel menargetkan pembangunan fisik sekolah tersebut dimulai pada Januari 2027.

Sebelum pembangunan gedung dimulai, terdapat sejumlah tahapan yang harus diselesaikan, mulai dari pembongkaran bangunan yang ada di lokasi, penataan anggaran, hingga persiapan teknis konstruksi.

Rencana tersebut disampaikan dalam sosialisasi pembangunan SMPN 26 di RT 05/RW 17, Kelurahan Jombang, Sabtu (12/9/2026).

Pertemuan dihadiri Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), lurah, anggota DPRD Tangsel, serta warga.

Kabid SMP Negeri Dindikbud Tangsel Eka Andreas mengatakan pembangunan SMPN 26 akan dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama adalah pembongkaran bangunan yang berada di lokasi calon sekolah. Pekerjaan tersebut ditargetkan dilaksanakan pada November hingga Desember 2026 melalui anggaran perubahan.

“Pembangunan SMP ini akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pembongkaran yang direncanakan pada November dan Desember 2026 melalui anggaran perubahan,” ujar Eka.

Setelah pembongkaran selesai, tahap berikutnya adalah pembangunan fisik gedung sekolah. Proyek tersebut direncanakan masuk dalam anggaran murni 2027 dan ditargetkan mulai dikerjakan Januari 2027.

“Kemudian pembangunan fisik gedung sekolah masuk dalam anggaran murni 2027 dan ditargetkan mulai Januari,” katanya.

Sebelum pembangunan fisik dimulai, DCKTR Tangsel masih harus menyelesaikan sejumlah persoalan teknis di lapangan.

Kepala Bidang Pembangunan DCKTR Tangsel, Maryoto, mengatakan pembongkaran menjadi pekerjaan awal yang harus dilakukan sebelum pembangunan gedung sekolah.

Menurut dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan OPD yang menangani perencanaan dan aset. Namun, terdapat perbedaan pencatatan antara anggaran pembongkaran dan pelaksanaan pembangunan yang masih perlu disinkronkan.

“Dalam tahapan pembangunan, tentunya harus dilakukan pembongkaran bangunan terlebih dahulu. Setelah kami koordinasikan dengan OPD yang menangani perencanaan dan aset, ternyata pencatatannya berbeda antara anggaran pembongkaran dengan pelaksanaan pembangunan,” jelas Maryoto.

Selain pembongkaran, DCKTR juga telah melakukan survei terhadap lokasi. Salah satu hal yang masih harus disiapkan adalah akses mobilisasi kendaraan proyek.

Akses tersebut dinilai penting karena selama pembangunan akan terdapat kendaraan berukuran besar yang keluar-masuk membawa material dan kebutuhan konstruksi.

“Ke depannya ini perlu kita komunikasikan lagi dengan yang punya lahan, bagaimana kita membuat kesepakatan sehingga dapat memperlancar pembangunan,” katanya.

DCKTR juga belum menetapkan metode konstruksi yang akan digunakan. Kondisi lingkungan sekitar menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan teknik pembangunan.

Metode pancang masih menjadi salah satu opsi. Namun, apabila dinilai berpotensi mengganggu lingkungan sekitar, DCKTR akan mempertimbangkan penggunaan metode bore pile.

“Kalau sekiranya mengganggu lingkungan, nanti kita akan pakai bore pile. Jadi masih kita kaji lagi bagaimana teknisnya dan seperti apa kondisi di lapangan,” ujar Maryoto.

Dengan demikian, pembangunan SMPN 26 tidak langsung dimulai setelah pembongkaran. Pemerintah masih perlu memastikan kesiapan teknis agar proses konstruksi dapat berjalan sesuai kondisi lingkungan dan akses di sekitar lokasi.

Di tengah persiapan tersebut, warga sekitar menyatakan dukungannya terhadap pembangunan SMPN 26.

Feri (40), warga RT 05/RW 17, mengatakan masyarakat pada prinsipnya tidak keberatan dengan rencana pembangunan sekolah. Namun, warga berharap pembangunan tidak disertai penggusuran rumah masyarakat.

“Kami sebagai warga tentu mendukung pembangunan SMPN 26 ini. Dengan catatan tidak ada penggusuran rumah warga seperti isu yang berkembang kemarin. Kalau memang untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat, kami sangat setuju,” kata Feri.

Warga juga meminta pemerintah tetap memperhatikan akses masyarakat selama proses pembangunan berlangsung.

“Kami berharap selama proses pembangunan tidak ada penggusuran dan akses warga tetap diperhatikan. Kalau semuanya dikomunikasikan dengan baik, saya rasa warga akan mendukung,” ujarnya.

Dengan tahapan tersebut, pembangunan SMPN 26 Jombang diproyeksikan baru memasuki pekerjaan fisik pada awal 2027.

Sementara sepanjang akhir 2026, pemerintah masih akan menyelesaikan tahap pembongkaran sekaligus mematangkan berbagai kebutuhan teknis proyek. (Red)