pressXPos.com, TANGERANG SELATAN – Pemerintah Kecamatan Ciputat Timur menggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menguatkan pemahaman mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pelaksanaan pemilu. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga profesionalisme aparatur pemerintah sekaligus memperkuat kualitas demokrasi di tingkat daerah, Rabu, 20/05/2026.
Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh para lurah, pejabat struktural, serta unsur aparatur pemerintahan yang berada di wilayah Kecamatan Ciputat Timur. Melalui forum ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai aturan dan batasan yang harus dipatuhi ASN dalam menghadapi dinamika politik.
Camat Ciputat Timur, Rastra Yudhatama, menegaskan bahwa ASN memiliki peran penting sebagai pelayan masyarakat yang harus tetap menjaga integritas dan tidak berpihak kepada kepentingan politik tertentu. Menurutnya, netralitas merupakan prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap aparatur negara.
Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu memberikan penjelasan mengenai berbagai bentuk pelanggaran netralitas ASN yang kerap terjadi, termasuk keterlibatan dalam kampanye politik, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, hingga aktivitas di media sosial yang berpotensi menunjukkan dukungan kepada peserta pemilu tertentu.
Selain memberikan pemahaman terkait regulasi, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi agar seluruh aparatur pemerintahan memahami konsekuensi hukum dan sanksi yang dapat dikenakan apabila terbukti melanggar aturan netralitas ASN. Dengan demikian, diharapkan potensi pelanggaran dapat diminimalkan sejak dini.
Rastra Yudhatama menyampaikan bahwa hasil sosialisasi tersebut akan terus ditindaklanjuti melalui pembinaan internal di lingkungan kecamatan maupun kelurahan. Ia berharap seluruh ASN dapat menjadi teladan dalam menjaga suasana kondusif dan mendukung terciptanya proses demokrasi yang sehat.
Melalui kolaborasi antara Pemerintah Kecamatan Ciputat Timur dan Bawaslu, diharapkan kesadaran mengenai pentingnya netralitas ASN semakin meningkat. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, berintegritas, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu. (GR)
